Modul Pengadaan Barang Dan Jasa 2019 – Penetapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Tujuan 16/2018) untuk menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tujuan 54/2010)
Keppres No. 80 Tahun 2003 (Keppres 80/2003), setelah mengalami 7 kali perubahan, pada tahun 2010 diganti dengan Keppres 54/2010. Lahir tepat 7 tahun kemudian.
Modul Pengadaan Barang Dan Jasa 2019
Sejak lahirnya Perpres 80/2003 dalam perubahan ke-7 yaitu Perpres 95 Tahun 2006, merupakan titik awal transisi masuknya sistem pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia ke era teknologi informasi. Karena dalam Perpres 95/2006, perubahan terakhir Perpres 80/2003, lelang elektronik diperkenalkan. Perpres 4/2015 sebagai perubahan terakhir atas Perpres 54/2010 merupakan transisi menuju era teknologi informasi. Dan terbitnya Perpres 16/2018 ini merupakan tanda resmi era teknologi informasi yang menjadi dasar penyusunan regulasi pengadaan publik.
Slide Modul 2 Pengantar Pbjp
Dibandingkan Perpres 54/2010, setidaknya ada 12 peraturan baru dan 19 perubahan yang masuk dalam Perpres 16/2018 ini. Perubahan pengaturan ini terlihat dan
Para peserta pelatihan tidak hanya diajak untuk mengetahui perubahan apa saja yang telah dilakukan dalam Perpres 16/2018 dibandingkan dengan Perpres 54/2010, tetapi juga untuk mendapatkan pemahaman umum tentang perubahan yang terdapat dalam Perpres 16/2018.
Untuk memudahkan Anda dalam memperbaharui Rencana Bimbingan Teknis, kami lampirkan Rencana Kegiatan Bimbingan Diklat yang telah kami siapkan untuk Anda unduh dengan sengaja.
Bimtek Audit Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah
Yth Pimpinan BUMN, BUMD dan perusahaan swasta CC, informasi tentang pengadaan dan pelatihan pengadaan tahun 2022/2023. Manajer pembelian. Manajer logistik. Manajer pengadaan barang dan jasa. Analisis kontrak. Pembeli,…
BIMTEK SIPD 2022-2023 – PUDIKLAT LSMAP Dengan hormat, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan amanat Pasal 391 UU 23 Tahun 2014 dimana pemerintah daerah terikat pada …
Mencintai Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2023 Tentang Penyusunan RKPD Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Penyaluran Bimtek, KK.
Bimtek Pengadaan Barang Basa Pemerintah
Bimbingan Teknis Penyusunan RBA BLUD – Rancangan Bimbingan Teknis Penyusunan RBA BLUD Jakarta 2022 – 2023 Yth. Direktur BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)…
BIMTEK 2022 – 2023 Meningkatkan Kapasitas Pengeluaran Perbendaharaan Bagi Instansi Pemerintah / Pelayanan SKPD Dengan Hormat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melaksanakan seluruh kegiatan…
Dalam diklat, diklat, bimbingan teknis dan diklat, calon peserta harus terlebih dahulu mendaftar dan menentukan isinya. Melalui Komunikasi: Bimbingan Teknis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Bimtek Sosialisasi Perka Lkpp Nomor 12 Tahun 2019 / Bimtek Pengadaan Barang Jasa Di Desa
Pejabat Pembuat Komitmen atau biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau mengambil tindakan sebagai akibat dari APBN/APBD. Pasal 1) Angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Pengadaan barang dan jasa berdasarkan kontrak/perjanjian, merupakan kegiatan yang memerlukan banyak pemahaman dan/atau keahlian mulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan meliputi tahapan perencanaan pengadaan, pengadaan/pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan, penandatanganan kontrak/perjanjian, dan pekerjaan pelaporan dan penyerahan. Sehingga PPK bertanggung jawab secara administratif, teknis dan finansial atas pengadaan barang dan jasa.
Untuk kegiatan pengadaan sendiri meliputi PA/KPA, PPK, Unit Pelayanan Pengadaan, Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Kerja. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengubah tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPC) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018.
Untuk itu, instansi pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang opsi-opsi di atas. Pemerintah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah dan masing-masing SCPD) untuk berkontribusi dalam bimbingan teknis untuk memperkuat tugas Komisioner (PPC) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (pahkp)
Rencana Teknologi Informasi 2022/2023 di Penggilingan Dengan hormat, Rencana Bimbingan Teknis Penggilingan adalah rencana bimbingan teknis yang dikelola oleh Regional Management Partner MMD Institute…
Bimbingan Teknis SAMARINDA | BIMTEK SAMARINDA Proyek 2022/2023 Dengan Hormat Proyek Bimtek Samarinda Lembaga MMD (Managing Partner…
2022/2023 Pedoman untuk membantu penyusunan SKP berdasarkan E-DUPAK dan E-SKP PANRB No. 6 Tahun 2022 Peraturan Menteri tentang Manajemen Kinerja Pegawai ASN…
Pengadaan Barang Untuk Kemudahan Belanja Pemerintah
Kajian Bimbingan Teknis E-DUPAK dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tahun 2022/2023 untuk penerapan sistem aplikasi dalam rangka evaluasi dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional…
Bimbingan Teknis Diklat Intelijen Perguruan Tinggi/Perguruan Tinggi Tahun 2022/2023 Yang Terhormat Rektor PTN dan PTS se-Indonesia Cq. SPI TIM Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 …
Satker Bimtek/Camat Tahun 2022/2023 Dengan hormat sebagai Satuan Camat unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk bersikap proaktif dalam mengusulkan setiap … Pelayanan Perca LKPP No. 12 Tahun 2019 / Pengadaan Barang Bimtek…
Pendidikan Konsultan Hukum Pengadaan (pkhp)
Sebagaimana kita ketahui pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa telah diperbaharui dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan 13 Dirilis pada November 2019. Tahun 2019 Nomor 1455 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Perlu dipahami pula bahwa tentunya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013. Untuk Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1506),
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 vide dan perubahan Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Kaleidoskop P3i 2019
Untuk meningkatkan pemahaman tentang pedoman penyusunan tata cara pembelian barang/jasa di desa, kami dari pusat pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah, informasi keuangan dan pusat pendidikan dan pelatihan lembaga pembangunan daerah. Instansi Terdaftar di Direktorat Jenderal POLPUM Kementerian Dalam Negeri dengan No. SKT 01-00-00/097/D.IV/X/2016 LKPP RI beserta nara sumber ahli pengadaan memberikan bimbingan teknis tentang:
Kami bermaksud mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam bimbingan teknis yang akan diadakan selama rencana unduhan https:///download-elektron/HP: 082312506467 / 082312506470 (Amrullah)
Pendaftaran minimal 1 hari sebelum kegiatan. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran pendidikan dan pelatihan dapat diperoleh dari Kantor Pusdiklat – Pemda HP: 082312506467 / 082312506470 (Amrullah)
Materi 3 Pelaku Pbj V.3.1
PUSDIKLAT menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis dan pendidikan diklat PEMDA 2022 Telp 082312506470 – info@:
Memberikan pelayanan di unit-unit wilayah, DPRD, BLUD, BUMD kabupaten/kota dan unit desa, BUMDes, swasta, pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi, pelatihan internal dan pelatihan eksternal dan studi banding untuk lembaga pemerintah daerah dan instansi lain. Indonesia
Calon peserta diklat, diklat, bimbingan teknis dan diklat perlu melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan menentukan isinya dengan berkomunikasi dengan panitia: mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, terbitnya tujuan no 16 tahun 2018 bukan tujuan no to do. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Bimbingan Teknis Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa Dengan E Swakelola Meningkatkan Akuntabilitas Pengadaan Melalui Sistem Informasi E
Pedoman pelaksanaan PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Bimbingan Teknis/Pelatihan dan Rencana Diklat Tahun 2019
Untuk mendukung efektifitas kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dengan ini diberitahukan bahwa:
– Segala bentuk pembiayaan/pembayaran untuk kegiatan ini dilakukan hanya pada saat pendaftaran di hotel tempat kegiatan berlangsung.
Materi Sosialisasi Dan Pelatihan Penggunaan E Catalogue Lkpp Dan Launching Manajemen Resiko Pengadaan Barang Dan Jasa
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembelian Barang dan Jasa, kami ucapkan terima kasih.
Barang dan Jasa, Petunjuk Teknis, Petunjuk Teknis Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Linkeu, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sasaran Nomor 16 Tahun 2018, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sasaran Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
MEKANISME BIMTEK/PELATIHAN DAN PEMBERIAN PAJAK BARU PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PERMOHONAN POS SOPD DAN APBD PP NO.23 TAHUN 2018, PMK 03:00-20:00/12:00-20:00. 03/2018 dan praktik pengisian Surat Pemberitahuan (e-SPT) berdasarkan aplikasi dan aturan perpajakan terbaru
Sistem Informasi Menajemen Pengetahuan Pbj
BIMTEK lama serta mekanisme dan prosedur pelatihan pendataan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 peristiwa penting mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Bimtek Anggota DPRD, Inspektorat Bimtek, Bimtek Bupati, Bimtek Perguruan Tinggi, Bimtek Setda, Diklat Kepegawaian, Diklat Keuangan, Diklat Pemda
Lembaga pengadaan barang dan jasa, perpres pengadaan barang dan jasa 2019, cara pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa, peraturan pengadaan barang dan jasa, materi pengadaan barang dan jasa, lkpp pengadaan barang dan jasa, bimtek pengadaan barang dan jasa, pelatihan pengadaan barang dan jasa, aplikasi pengadaan barang dan jasa, modul pengadaan barang dan jasa, training pengadaan barang dan jasa
