Kunci Jawaban Modul Pjj Ips Kelas 9 Semester 1

Kunci Jawaban Modul Pjj Ips Kelas 9 Semester 1 – Pengumuman Penting Jadwal pemeliharaan server pada hari Minggu, 26 Juni pukul 02:00 (GMT). – 08:00 situs tidak akan tersedia pada waktu yang ditentukan!

Peran orang tua A. Mengingatkan siswa untuk mempelajari modul b. Membimbing dan memotivasi siswa dalam pembelajaran modul c. Memberikan fasilitas dan bantuan kepada mahasiswa selama pembelajaran modul d. Mengontrol kelancaran siswa selama mempelajari modul e. Ingatkan siswa tentang tenggat waktu dan kelengkapan tugas untuk modul. C. Kegiatan Pembelajaran 1. Kegiatan 1 Menjelaskan proses kembalinya Indonesia ke negara kesatuan Sumber: https://p3ta-indonesia.blogspot.com/1987/04/peta-republik-indonesia-serikat.html Gambar 5.1. Peta Wilayah Republik Indonesia Serikat Perhatikan gambar peta di atas. Di mana provinsi Anda? Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ditunjukkan pada Gambar 1. Selain itu, Negara Indonesia Serikat adalah Negara Indonesia. Kondisi di atas jelas bertentangan dengan UUD 1945. Itulah sebabnya negara-negara sekutu akhirnya bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memahami prosesnya, ikuti langkah selanjutnya. 232 Modul Mata Pelajaran IPS PJJ Kelas IX, Semester Genap

Kunci Jawaban Modul Pjj Ips Kelas 9 Semester 1

Kunci Jawaban Modul Pjj Ips Kelas 9 Semester 1

Sebuah. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Perjanjian KMB tanggal 2 November 1949 dibentuk negara federal dengan nama Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS meliputi Negara Bagian Republik Indonesia, Negara Bagian Sumatera Timur, Negara Bagian Sumatera Selatan, Negara Bagian Pasundan, Negara Bagian Jawa Timur, Negara Bagian Madura, Negara Bagian Indonesia Timur, Negara Bagian Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Biliton, Riau dan Jawa Tengah. sejak pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Kemunculan RIS akhirnya memunculkan gerakan di negara-negara yang ingin bergabung dengan Republik Indonesia dengan tujuan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia (Unitarian Group). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil KMB yang melahirkan negara RIS 2) Pemerintahan RIS (bentuk federasi) tidak sesuai dengan semangat dan cita-cita RIS. Proklamasi. 3) Anggota parlemen RIS mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4) Sebagian besar orang Indonesia mengetahui bahwa negara federal dibentuk oleh Belanda. Kronologi peristiwa yang menggambarkan proses kembalinya negara RIS ke negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditunjukkan pada gambar di bawah ini; Gambar 5.2. Demonstrasi Rakyat Jawa Barat untuk Pembubaran Negara Pasundan dan Bergabungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Sumber: 30 tahun Indonesia merdeka.

Download Modul Pembelajaran Smp Terbaru Tahun 2020/2021

Contoh Gerakan Mudik adalah upaya masyarakat Negara Pasundan. Pada tanggal 11 Maret 1950, negara bagian Pasundan bergabung dengan Republik Indonesia. Hal ini didahului oleh suatu peristiwa penting yaitu pada tanggal 8 Maret 1950 pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengesahkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1950 tentang “Tata Cara Perubahan Susunan Negara RIS”. Berdasarkan Undang-Undang Darurat, negara-negara bagian secara berturut-turut bersatu dengan Republik Indonesia, sehingga negara RIS sampai dengan tanggal 5 April 1950 terdiri dari tiga negara bagian, yaitu: a) Republik Indonesia (RI) b) negara bagian Sumatera Timur (NST). c) Negara Indonesia Timur (NIT) Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan atau “Charter of Agreement” antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Indonesia (Negara Sumatera Timur/NST dan Negara Indonesia Timur. ). Indonesia/NIT), yang memuat: a) Kedua pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, sehingga prinsip-prinsip dasar UUD 1945 dan prinsip-prinsip penting bagian dari konstitusi RIS dimasukkan. c) Dewan Menteri harus parlementer. d) Presiden adalah Presiden Sukarno dan jabatan Wakil Presiden akan dibicarakan lebih lanjut. e) Susunan panitia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kesepakatan 234 Mata Pelajaran IPS Modul PJJ – Kelas IX Semester Genap

Kunci Jawaban Modul Pjj Ips Kelas 9 Semester 1

Pada tanggal 14 Agustus 1950, Rancangan Undang-Undang Dasar hasil proyek “Joint Committee” diterima dengan baik oleh Menteri Kehakiman RIS (Prof. Dr. Mr. Supomo) dan Abdul Hamid (Republik Indonesia). Senat, DPR RI dan KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Sukarno menandatangani rancangan undang-undang dasar, yang menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lebih dikenal dengan konstitusi 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara RIS resmi dibubarkan dan kita kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambar 5.3. Pidato Ira Sukarno pada HUT RI ke-5, 17 Agustus 1950 Kembali ke NKRI Sumber: Arsip Kompas.com b. Sistem kenegaraan pada masa demokrasi parlementer kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia, dan mulai berlakunya UUD 1950 mengacu pada demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana pemerintahan/kabinet dipimpin oleh perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada DPR/parlemen. Berlakunya kabinet parlementer ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: Kedudukan kepala negara tidak terbantahkan Kabinet dipimpin oleh perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen Modul PJJ Mata Pelajaran IPS – Kelas IX Semester Genap 235

Susunan anggota dan Kabinet didasarkan pada suara terbanyak di Parlemen. Masa jabatan Kabinet tidak ditentukan dan sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Parlemen, jika tidak pemerintah dapat membubarkan Parlemen. Dengan berlakunya kabinet parlementer, tercipta situasi ketidakstabilan politik/negara. Hal ini terutama disebabkan oleh: 1) Demokrasi liberal yang bercirikan sistem multipartai ternyata tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Sistem multipartai menciptakan persaingan antarkelompok. Persaingan menyebabkan konflik kelas. Akibatnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi terganggu. 2) Ketidakstabilan politik juga ditandai dengan seringnya pergantian kabinet akibat kurangnya rasa saling percaya antar masing-masing pihak.Ada tujuh kali pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal, yaitu: Gambar 5.4. Ilustrasi Masa Demokrasi Parlementer a) Kabinet Nazi (6 September 1950 – 21 Maret 1951) Sebelum dapat menjalankan program kerjanya, kabinet Nazi ditutup karena mosi tidak percaya di DPR, yaitu Hadikusumo (PNI). ) sehubungan dengan pembekuan dan pembubaran DNRD Sementara. Salah satu keberhasilan kabinet Nacir adalah diangkatnya Indonesia sebagai mata pelajaran IPS PJJ – kelas IX, semester genap.

Kunci Jawaban Modul Pjj Ips Kelas 9 Semester 1

Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas, Sebuah Alternatif Pembelajaran Jarak Jauh (pjj) Untuk Kelas X, Xi Dan Xii Sma

Anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa 28 September 1950 Pada tanggal 21 Maret 1951, Natsir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno. b) Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 23 Februari 1952) Setelah kabinet Nazir jatuh, kabinet Sukiman bersama Perdana Menteri Dr. Sukiman dan Wakil Perdana Menteri D. Suwiryo. Kabinet Sukiman jatuh pada 3 April 1952. Alasan untuk ini adalah sebagai berikut: Kesediaannya untuk menandatangani perjanjian bantuan ekonomi, teknis dan militer dengan Amerika Serikat berdasarkan Mutual Security Act (MSA) dianggap sebagai pelanggaran kebijakan luar negeri bebas aktif (condong ke arah Barat). blok). . Belum mengatasi dengan baik pelanggaran keamanan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Perjuangan pembebasan Irian Barat tidak dianggap kemajuan. c) Kabinet Vilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953) Sebelum Program Kerjanya terlaksana dengan baik, kabinet Vilopo jatuh pada tanggal 3 Juni 1953, kabinet Vilopo jatuh. Penyebabnya adalah sebagai berikut:  Peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952 merupakan bentuk konflik antara ABRI dengan DPR.  Terjadi Peristiwa Tanjung Morawa (Sumatera Utara), yaitu masalah distribusi tanah yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pemerintah pusat. Ketidakpuasan ini menyebabkan bentrokan antara aparat keamanan dan petani yang diusir dari bekas rumah perkebunan mereka pada zaman Belanda. Beberapa petani tewas dalam bentrokan ini, menuai kritik tajam dari pers dan Parlemen. Modul Mata Pelajaran IPS PJJ – Kelas IX, Semester Genap 237

238 d) Ali Satroamijoyo-Wongso-Arifina atau Kabinet Ali I (1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955) Keberhasilan kabinet Ali adalah keberhasilan Konferensi Asia Afrika (KAA 1955) di Bandung. Pergantian kepemimpinan Pangdam yang dikenal dengan peristiwa “27 Juni 1955” itu mendorong beberapa anggota DPR mengajukan mosi tidak percaya melalui DPR. Pada tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastroamijoyo mengembalikan mandatnya kepada Presiden, sehingga kabinet Ali dibubarkan. e) Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956) Keberhasilan kabinet Burhanuddin Harapan adalah berhasil dan lancar menyelenggarakan pemilihan umum pertama tahun 1955. Namun, setelah berakhirnya pemilu, ternyata kabinet Burkhanuddin tidak banyak mendapat dukungan. Keengganan Presiden untuk menandatangani UU Pembubaran Uni Indonesia-Belanda menyebabkan kabinet Burhanuddin Harahap digulingkan. Pada 3 Maret 1956, Burkhanuddin mengembalikan mandatnya kepada presiden. f) Kabinet Ali II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957) Keberhasilan kabinet Ali II adalah membalikkan hasil KMB, membentuk provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasio, Maluku Utara, dan membawa Misi Garuda I ke Mesir, membangun pabrik produksi sperma Gresik dan terbitnya UU no. Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Guncangan terjadi di daerah dengan dibentuknya dewan-dewan daerah oleh tokoh-tokoh militer (Dewan Banteng, Dewan Gajah, dll). Dalam kondisi ini, Masyumi juga mengumumkan pengunduran dirinya dari kabinet Ali, memanggil menteri-menterinya. Kejadian ini sangat melemahkan Modul Mata Pelajaran IPS PJJ Kelas IX semester genap.

Kunci Jawaban Modul Pjj Ips Kelas 9 Semester 1

Kabinet, sehingga Ali Sastroamijoyo terpaksa menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno pada 14 Maret 1957. Gambar 5.5. Kabinet Ali Sastro Amihoyo II Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka g) Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959) di mana dewan nasional dibentuk. bahwa situasi Republik di Indonesia Lanjutkan dengan penghapusan Perjuangan KMB untuk percepatan pembangunan Irlandia Barat. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden. Kantor Juanda harus otomatis diganti, sehari kemudian oleh Ir. Juanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno. Modul Mata Pelajaran IPS PJJ – Kelas IX, Semester Genap 239

Modul Pjj Ips Kelas Vii 2021 Genap

Setelah mempelajari materi modul di atas, isilah tabel di bawah ini mengenai penyebab runtuhnya kabinet menteri pada masa demokrasi liberal Nama Kabinet Faktor penyebab jatuhnya kabinet Nazi Kabinet Sukiman Kabinet Vilopo Ali Sastroamijoyo Kabinet – Kabinet (I) Kabinet Burkhanudin Ali Sastroamijoyo Kabinet (II) Kabinet Juanda 2.

Kunci Jawaban Modul Pjj Ips Kelas 9 Semester 1

Modul pjj bahasa inggris kelas 9 semester 1, kunci jawaban ips kelas 7 semester 2, kunci jawaban ips kelas 5 semester 2, kunci jawaban ips kelas 4 semester 2, kunci jawaban modul pjj matematika kelas 9 semester 1, kunci jawaban ips kelas 8 semester 2, modul pjj bahasa inggris kelas 7 semester 1, modul pjj bahasa indonesia kelas 7 semester 1, modul pjj bahasa indonesia kelas 8 semester 1, kunci jawaban modul pjj matematika kelas 8 semester 1, soal ips kelas 3 sd semester 2 dan kunci jawaban, kunci jawaban lks ips kelas 7 semester 2