Contoh Program Kerja Ipnu Ippnu Ranting Format Doc Pdf Terbaru – 2 HASIL LEMBAGA KERJA NAHDLATUL ULAMA A. PERATURAN ORGANISASI 1. DP tentang tata kerja organisasi 2. DP tentang mekanisme organisasi 3. DP tentang proses dan rapat 4. DP tentang tata tertib organisasi65. DP Kerangka Sistem 7. DP RKAP B. REKOMENDASI C. RENCANA AKSI NASIONAL RENCANA AKSI DAERAH Hotel Paragon DKI Jakarta, 8 DESEMBER 11 ii-
3 Hak Cipta 20 Mei 2017 HASIL RAPAT KERJA NASIONAL Hotel Paragon Jakarta, 8 11 Desember 2016 Redaksi: Imam Fadlli Opik Sopiyuddin Wahyono Sampul dan Desain: Himpunan Mahasiswa Zakaria Ishaq Usman Sekjen PB Ulama Flo. Situs Kramat Raya No. Telepon 164 Jakarta Pusat (021) : -iii-
Contoh Program Kerja Ipnu Ippnu Ranting Format Doc Pdf Terbaru
4 KATA PENGANTAR STUDENT CENTER PIMPIN NAHDLATUL ULAMA WAKTU LAYANAN Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita semua berkat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sesuai amanat Rakernas IPNU yang diselenggarakan di Jakarta pada Desember 2016, untuk melaksanakan upaya mewujudkan organisasi yang lebih terstruktur dan profesional, pimpinan pusat Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (PP IPNU), Masa Khidmat, akhirnya mampu untuk menerbitkan manual organisasi. Diharapkan buku ini dapat disebarluaskan di semua tingkatan termasuk Regional Manager (PW), Branch Manager (PC), bahkan Sub Sector Manager (PAC), Branch Manager (PR) dan Komisaris Manager (PK). Dengan demikian, pedoman organisasi ini terdiri dari: Organizational Rules (OP) tentang tata kerja organisasi, Organizational Rules (OP) tentang mekanisme organisasi, Organizational Rules (OP) tentang sesi dan rapat, Organizational Rules (OP) tentang aturan organisasi, Organizational Rules (OP) ) tentang identitas organisasi, Peraturan Organisasi (PO) tentang Sistem Pengkaderan, Peraturan Organisasi (PO) tentang CBP dan RAN-RAW dan rekomendasi yang akan membantu dan memberikan penjelasan yang lebih lengkap bagi setiap kader IPNU di Indonesia untuk menciptakan yang lebih tertib dan profesional. IPNU sebagai organisasi kaderisasi, selain untuk mewujudkan tertib administrasi, harus selalu mengembangkan sistem kaderisasi yang dapat diterapkan di semua jenjang organisasi. Untuk itu, pengelolaan organisasi yang terarah, terukur dan profesional akan menghasilkan personel dengan kompetensi yang handal; organisasi lebih terorganisir, lebih transparan, semua program kegiatan dan database terdaftar dengan baik; dan tentunya organisasi yang berkelas di mata masyarakat tanpa meninggalkan esensinya sebagai organisasi mahasiswa dan pelajar yang memperjuangkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan ala Nahdlatul Ulama. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan organisasi IPNU yang lebih profesional dan sistematis dan lebih tinggi, PP IPNU akan terus berupaya mengembangkan kebijakan, dengan mempertimbangkan segala kontribusi, sehingga dapat dilaksanakan oleh seluruh kader IPNU. Agar IPNU menjadi model organisasi bagi organisasi sejenis lainnya. Setiap badan dan struktur organisasi yang mengajukan profesi harus mampu menunjukkan keahliannya berdasarkan pengalaman dan kompetensinya untuk mencapai dan berpegang pada apa yang merupakan upaya bersama dalam bentuk pedoman organisasi 2016. Untuk itu, Pimpinan Pusat Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (PP IPNU) Masa Khidmat berharap agar kader IPNU di seluruh Indonesia menjadi kader profesional dan berorganisasi yang dapat menerapkan ilmu keorganisasiannya dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsanya. dan negara. -N-
Modul Kegiatan Mop (masa Orientasi Pelajar) Di Masa Pandemi Covid 19 Lembaga Pendidikan Ma Arif Nahdlatul Ulama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
Semoga Allah memberikan perlindungan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan baik sebagai individu maupun sebagai kader IPNU, karena setiap nafas dan nafas kader IPNU merupakan regenerasi agar dapat mewujudkan Islam Nusantara yang rahmatan lil’alamin di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wallah muwaffiq ilaa aqwamiththarieq Jakarta 20 Mei 2017 PEMIMPIN STUDENT CENTER NAHDLATUL ULAMA ditandatangani oleh ASEP IRFAN MUJAHID Presiden Jenderal HADISON USMAR Sekretaris Jenderal -v-
6 D A F T A R I S I Pengantar IPNU PP Daftar Isi RAKERNAS IPNU HASIL Rakernas IPNU Keputusan IPNU Nomor: 02/Rakernas/IPNU/2016 Peraturan organisasi tentang tata kerja organisasi Lampiran 1: Formulir kepengurusan PPNU Lampiran 2: Formulir 9 Formulir struktur kepengurusan PW IPNU Lampiran 3 : formulir kepegawaian PC IPNU Lampiran 4: formulir staf pengelola IPNU PAC Lampiran 5: formulir staf pengelola PKPT IPNU Lampiran 6: formulir staf pengelola PK IPNU Pesantren Lampiran 7: formulir staf pengelola PK sekolah IPNU 8. lampiran: formulir Humas IPNU Formulir Kepengurusan IPNU Lampiran 9 : Susunan Pengurus IPNU PAR Formulir Keputusan Rakernas IPNU Nomor : 03/Rakernas/IPNU/2016 Peraturan Organisasi Tentang Mekanisme Organisasi Keputusan Rakernas IPNU Nomor : 04/Rakernas /IPNU/2016 Peraturan Organ tentang Sidang dan Rapat Keputusan Rakernas IPNU nomor: 05/Rakernas/IPNU/2016 Peraturan organisasi tentang n organisasi oteikium Rakernas IPNU Nomor Keputusan: 2016/IPNU/akernas/IPNU/2016 Aturan organik sasi Tentang identitas organisasi Lampiran 1: Arti/Arti lambang Lampiran 2: Sampul IPNU Lampiran 3: Keputusan IPNU PDH Rakernas IPNU Nomor: 07/Rakernas/ IPNU/2016 Aturan Organisasi tentang Kerangka Sistem Keputusan IPNU Nomor Rakernas: 08/Rakernas/IPNU/2016 Aturan Organisasi tentang RKAP Lampiran 1: PDH RKAP Lampiran 2: Atribut Tangan PDH Lampiran 3: PDL RKAP Lampiran 4: SCRAFT 5 Lampiran: MARK OF EXPERTISE Lampiran 6: Tanda dan Bendera CBP: Lampiran 7 dan Bentuk Surat CBP Stempel CBP Lampiran 8: Surat Umum Lampiran Lampiran 9: 09 /Rakernas/IPNU/2016 tentang Rencana Aksi Nasional IPNU dan Rencana Aksi Daerah IPNU Keputusan Rakernas IPNU Nomor: 10/ Rakernas/IPNU/2016 tentang Rekomendasi – VI
7 HASIL RAPAT KERJA NASIONAL DEWAN MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA DKI Jakarta, 8 Desember 2016 11
Pimpinan Anak Cabang Jombang
8 KEPUTUSAN RAPAT KERJA NEGARA Ikatan MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA NO. 02/Rakernas/IPNU/XII/2016 PERATURAN ORGANISASI MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA TENTANG PERSETUJUAN ORGANISASI KERJA. 2. bahwa untuk menjamin keteraturan organisasi diperlukan pengaturan organisasi tentang tata kerja organisasi; 3. Karena untuk memenuhi tujuan tersebut perlu ditetapkan peraturan organisasi organisasi Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama; Memperhatikan: 1. Peraturan Pokok (PD) IPNU; 2. Tata Tertib (PRT) IPNU Memperhatikan: 1. Hasil pembahasan rapat panitia organisasi dan kontribusi peserta Rakernas Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama; 2. Sidang Paripurna Rakernas Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Selalu mencari hidayah Allah SWT, M E M U T U S K A N menetapkan: 1. mengesahkan tata tertib organisasi tentang tata kerja organisasi sebagai pedoman organisasi organisasi IPNU di semua tingkatan, sebagaimana terlampir; 2. Memerintahkan Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Khusus, Pimpinan Cabang Pembantu, Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi, Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Cabang Pembantu, serta Anggota IPNU untuk mematuhi semua aturan. organisasi. Pengaturan agenda organisasi IPNU. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal disclaimer. Wallah muwafiq ila aqwamith-thariq. Disahkan oleh: DKI Jakarta pada tanggal 10 Desember 2016 RAPAT KERJA NASIONAL RAPAT MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA Ketua Sidang ttd IMAM FADLLI Presiden ttd AHMAD FARIKHUL BADI Sekretaris ttd MUFARRIHUL HAZIN Anggota
9 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Peraturan organisasi tentang organisasi Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama mempunyai pengertian sebagai berikut: 1. Badan Pengurus Pusat yang selanjutnya disebut PP adalah badan eksekutif pusat Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama. 2. Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut PW adalah Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama se-Indonesia. 3. Pengurus Cabang yang selanjutnya disebut BU adalah Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. 4. Pengurus Cabang Khusus yang selanjutnya disebut PCI adalah Pengurus Cabang Khusus Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama di seluruh negara tempat IPNU berada; 5. Pimpinan Sub Bidang yang selanjutnya disebut PAC adalah Pimpinan Sub Bidang Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama se-Indonesia. 6. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut PKPT, adalah Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 7. Ketua Komisariat yang selanjutnya disebut PK adalah Ketua Komisariat Himpunan Pelajar Nahdlatul Ulama di Madrasah, Pesantren, atau Pesantren di seluruh Indonesia. 8. Ketua Jurusan yang selanjutnya disebut Humas adalah Ketua Cabang-cabang Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. 9. Pengurus Cabang Sekunder yang selanjutnya disebut PAR adalah Pengurus Cabang Sekunder Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama se-Indonesia. 10. Koordinator Wilayah, yang selanjutnya disebut Corville, adalah jabatan nonstruktural dalam kepengurusan pusat untuk membantu Presiden Umum dalam mengoordinasikan pengelolaan wilayah. 11. Koordinator wilayah yang selanjutnya disebut Korda adalah jabatan nonstruktural dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk membantu presiden dalam mengkoordinir para kepala bidang. 12. Koordinator Kecamatan yang selanjutnya disingkat Korts adalah jabatan non struktural Pimpinan Cabang untuk membantu Presiden dalam mengkoordinasikan pengelolaan Cabang Pembantu. BAB II TUJUAN DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan organisasi tentang tata kerja organisasi ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan IPNU pada semua jenjang kepengurusan dan berlaku di tingkat nasional. Pasal 3 Peraturan organisasi ini dalam kaitannya dengan tata kerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk: a) mendukung kegiatan organisasi secara keseluruhan; b) memastikan pengorganisasian sistem yang teratur dan dapat dikelola; c) optimalisasi potensi organisasi
10 BAB III KEPALA PUSAT Pasal 4 Pengertian, Fungsi, dan Ruang Lingkup (1) Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (disingkat PP IPNU) adalah unit organik yang menyelenggarakan fungsi kepengurusan tertinggi organisasi di tingkat nasional. tingkat. tingkat. (2) Tempat tinggal tetap PP berada di ibu kota Negara Republik Indonesia. (3) Wilayah kerja PP meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan luar negeri dimana cabang khusus tersebut berada. Pasal 5 Susunan kepengurusan (1) Pengurus PP terdiri dari: bek, dewan direksi, presiden umum, wakil presiden umum, pengelola domain,
Pedoman Kaderisasi Ipnu
Cara mengubah format doc ke pdf, contoh format cv doc, format cv lamaran kerja doc, contoh program kerja ipnu ippnu ranting, format surat lamaran kerja doc, contoh stempel ipnu ippnu, logo ipnu ippnu terbaru, contoh surat lamaran kerja format pdf, batik ipnu ippnu terbaru, contoh format pdf lamaran kerja, contoh undangan ipnu ippnu, seragam ipnu ippnu terbaru
